PENERAPAN SISTEM E-GOVERNMENT UNTUK MENUJU MALANG SMART CITY

Penerapan Sistem E-government di KOTA MALANG

Oleh : Kharis Irwansyah S.R
Ket. : 161221019 / MI / STIKI / 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

 

Sumber : www.outlookindia.com

 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Dari segi ekonomi, total nilai PDRB datang dari sektor pedagangan, hotel, restoran (38.51%), sektor industri pengolahan (33.05%) dan dari sektor jasa (12.5%). Tingginya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan ini tidak lepas dari semboyan kota Malang Tri Bina Cita yaitu sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata. 

Peningkatan layanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang semakin ditingkatkan sejalan dengan digulirkannya konsep smart city, yang terdiri dari 6 dimensi yaitu smart economy (ekonomi pintar), smart environment (lingkungan pintar), smart people (masyarakat pintar), smart life (cerdas hidup), smart mobility (mobilitas pintar) dan smart government (pemerintah pintar). Peningkatan layanan di segala bidang (terutama dalam penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, pengembangan UMKM terutama yang berbasis produk lokal, kemudahan perijinan) bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang, dimana hal ini merupakan salah satu misi Walikota Malang tahun 2013-2018 yaitu membangun kota Malang sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya. 

Urgensi penarapan smart city di Kota Malang dilatarbelakangi oleh berbagai masalah-masalah perkotaan yang umum dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, seperti kemacetan, permasalahan lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Sebagai kota pendidikan sekaligus kota pariwisata membuat Kota Malang semakin ramai hingga pada akhirnya melahirkan berbagai masalah perkotaan yang kompleks. Sedikitnya ada empat permasalahan perkotaan yang mulai terjadi di Kota Malang. 

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan kesiapan sebuah sistem smart city langkah awal yang harus dipersiapkan adalah kesiapan teknologi. Wakil Sekretaris Dewan Komunikasi dan Teknologi Komunikasi Nasional Andy Zaky (2016) mengungkapkan bahwa fondasi dari smart city adalah e-government. Konsep e-government sudah lebih dikenal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia ketimbang konsep smart city. E-government secara sederhana dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan adanya e-government kemudian munculah berbagai inovasi pemerintahan berbasis teknologi. Seperti misalnya sistem pelayanan berbasis online, sistem perijinan berbasis online, sistem pengaduan berbasis online, dan masih banyak yang lainnya. 

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Implementasi Smart City di Kota Malang?

b. Bagaimana Dampak apabila mengembangkan Konsep Smart City tersebut? 

3. Tujuan Penelitian

a. Mengembangkan Pemikiran Tentang Konsep Smart City di Kota Malang.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai smart city. 

BAB II
PEMBAHASAN

 

A. Konsep Implementasi Smart City

  

Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. 

Pemerintah kini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah. 

Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Kota Malang terpilih menjadi Smart City dan Cyber City Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital. Menyusul Jakarta, Surabaya, Yogjakarta, Bandung, dan Semarang. 

Gerakan Nasional 1000 Startup ini merupakan gagasan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kota Malang terpilih karena banyak mahasiswa yang menjadi ujung tombak pertumbuhan industri kreatif digital.

Konsep Smart City di Kota Malang Dari arah pembangunan jangka panjang Kota Malang nampak bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan SDM dan Iptek untuk mewujudkan Kota Malang sebagai smart city (kota pintar). Namun pengertian smart city yang diimplementasikan Kota Malang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, berarti konsep ini lebih tepat disebut sebagai digital city. 

Beberapa program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kota Malang sebagai smart city, yaitu:

- Peluncuran 65 area hot spot

- Pelatihan jardiknas dan bimtek electronic mail oleh Dinas pendidikan

- Gerakan Malang Go Open Source

- Malang Cyberpark di alun-alun Kota Malang

- Penerapan E-Government dalam tingkatkan pelayanan public 

Semua program di atas lebih tepat dikatakan sebagai program-program untuk mewujudkan Malang kota digital (digital city). 

Saat ini Kota Malang juga telah memiliki berbagai sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi. Kota Malang secara bertahap juga terus berupaya mewujudkan e-government dalam tata kelola pemerintahannya. Ini terlihat dari beberapa dinas di lingkungan Kota Malang yang telah memiliki program-program pelayanan berbasis online. Pada akhirnya, mengingat e-govermnet merupakan fondasi utama dari pembangunan smart city, maka penting kemudian untuk melihat bagaimana sejauh ini kesiapan sistem e-government Kota Malang menuju smart city Kota Malang. Lebih jauh penelitian ini juga akan melihat kesiapan smart city di Kota Malang secara keseluruhan yang mana dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek people atau masyarakat, dan aspek pemerintah. Ini penting dilakukan sebagai langkah awal menilai kesiapan sebuah kota untuk menuju kota yang cerdas. 

B. Dampak Penggunaan Sistem E-Government

 

Sistem e-government ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. 

Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu;

1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

2/ Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi.

3/ Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap.

4/ Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

5/ Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. 

Cita-cita good and open government di Indonesia hanya bisa terwujud apabila semua lapisan ikut bekerja. Tak hanya pemerintah yang memfasilitasinya lewat e-government dan smart city, namun kita sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi bekerja dan berperan aktif mendukung cita-cita ini. Tak hanya itu para pelaku industri, dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bergerak di bidang riset juga diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita ini. 

BAB III

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

 

Smart city yang diimplementasikan Kota Malang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pada akhirnya, mengingat e-govermnet merupakan fondasi utama dari pembangunan smart city, maka penting kemudian untuk melihat bagaimana sejauh ini kesiapan sistem e-government Kota Malang menuju smart city Kota Malang. 

Dampak positif diterapkannnya sistem e-government di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efesien, secara biaya dan waktu. 

Dengan diterapkannya sistem e-governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Kota Malang. 

B. Daftar Pustaka ( Sumber Referensi )
 
Ø https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia
Ø https://radarmalang.id/delapan-kota-yang-sudah-terapkan-smart-city/
Ø https://lp2m.asia.ac.id/wp-content/uploads/.../Wiwin-Purnomowati-dan-Ismini.pdf
Ø interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/162/141